Berita Terkait

• Dukungan Keluarga Jadi Kunci Percepatan Vaksinasi Lansia0
• Kapolri ke Manado, Bukti Sulut Toleran dan Tanpa Konflik0
• Pengendalian Sampah Plastik, Bapemperda DPRD Sulut Lakukan Ini di Bitung0
• Keterbukaan Informasi Jadi Faktor Penting Kesuksesan Penanganan Pandemi0
• Evita Nursanty Serukan Gotong Hadapi Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme0
• Molly Bondan dan Carmel Budiardjo, Penulis Pidato Politik Presiden Soekarno0
• Presiden: Tidak Ada Tempat bagi Terorisme di Tanah Air0
• Puan Maharani: Akses Vaksin Harus Adil dan Merata untuk Semua Orang0
• Manajemen Talenta Nasional Akan Kelola Potensi dan Talenta Anak Bangsa0
• Atas Nama Presiden, Gubernur Olly Lantik Walikota-Wawali Bitung Periode 2021-20240

Berita Populer

• Inilah 9 Lagu Manado Paling Populer
• Inilah 17 Pahlawan Nasional Asal Manado
• Kisah Inspiratif Azie Taylor Morton, Mantan Menkeu AS
• Revilla Oulina, Perempuan Indonesia Pertama yang Jadi Komandan Pasukan PBB
• GPMPI Desak Pemerintah Larang Skullbreaker Challenge
• Empat Alasan, Mengapa Perempuan Manado Selalu Terlihat Cantik
• 8 Pengacara Cantik Indonesia Sang Pembela Hukum
• Kisah Heroik Pejuang Minahasa Jadi Inspirasi Patung Jatinegara
• Ini Kutipan Inspiratif RA Kartini
• Kisah Pilu Rieka Suatan, Artis Film Era 70-80-an Sengsara Diusia Senja

Jakarta, GPMPI.com -Pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19. Melalui keputusan bersama tersebut, pemerintah mendorong akselerasi pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat.

Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan, “Sebagaimana yang tertuang dalam SKB Empat Menteri, semua satuan pendidikan yang guru dan tenaga pendidiknya sudah divaksinasi saya himbau untuk segera memenuhi daftar periksa dan menawarkan opsi PTM terbatas. Perlu ditekankan bahwa tidak boleh ada orang tua murid yang dipaksa. Orang tua berhak memilih apakah anaknya ikut PTM terbatas atau pembelajaran jarak jauh (PJJ). SKB ini sudah berlaku. Tidak perlu menunggu tahun ajaran baru untuk melakukan PTM terbatas,” terangnya dalam Dialog Produktif bertema “Rindu Pembelajaran Tatap Muka” yang diselenggarakan KPCPEN dan ditayangkan di FMB9ID_IKP, Kamis (1/4).

Menurut keterangan Nadiem Makarim, sekitar 20-22 persen sekolah-sekolah di Indonesia saat ini sudah mulai melakukan PTM terbatas, dan sudah hampir 85% sekolah-sekolah di negara-negara di kawasan Asia Pasifik sudah kembali melaksanakan PTM secara penuh.

“Saya mengajak kita semua untuk segera memasuki babak baru setelah satu tahun berjuang bersama melewati masa pembelajaran yang sulit karena pandemi. Kenyataannya adalah kita harus hidup dengan pandemi COVID-19. Satu-satunya opsi, kita harus melaksanakan tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat agar Indonesia tidak kehilangan satu generasi,” tegas Nadiem Makarim.

Dari sisi kesiapan sudah banyak hal yang dilakukan pemerintah untuk mengakselerasi kesiapan PTM secara menyeluruh. Pertama akselerasi vaksin yang diprioritaskan kepada guru dan tenaga kependidikan, “Presiden sudah berkomitmen agar semua guru, dosen, dan tenaga kependidikan kita selesai divaksinasi akhir Juni hingga Juli tahun ini,” terang Nadiem Makarim.

Pernyataan Nadiem Makarim diperkuat juga oleh Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, “Apa yang disampaikan Menteri Nadiem benar sekali, bukan berarti  sekolah harus menunggu bulan Juli, tapi ketika guru sudah divaksinasi maka sekolahnya sudah mulai bisa PTM terbatas,” terangnya.

Menurut data terakhir Kementerian Kesehatan yang dihimpun Rabu (31/3), sudah 550 ribu guru dan tenaga pendidik yang telah divaksinasi. “Harapannya sampai akhir Juni semua guru dan dosen di seluruh Indonesia sudah divaksinasi semua, jumlahnya sekitar 5,5 juta, termasuk yang di bawah binaan Kementerian Agama. Sehingga semua sekolah bisa memulai PTM terbatas,” terang Nadiem Makarim.

Lebih lanjut Dede juga menceritakan hasil kunjungan kerjanya di daerah Bogor, “Baru saja kami bertemu dengan para guru, kepala sekolah dan Pemerintah Kabupaten Bogor. Dari data yang dipaparkan Pemkab Bogor, 85% orang tua menginginkan PTM. Sebenarnya ini sudah dilakukan beberapa sekolah di kabupaten Bogor di awal Maret ini, dan sudah diverifikasi ada 170 yang siap menjalankan PTM Terbatas,” terangnya

Aswin Anwar, Guru Olahraga di SD Inpres Kelasman, Sorong, juga menceritakan bahwa sekolahnya sudah mulai melaksanakan PTM terbatas, “Semenjak 17 Maret 2021 kami sudah mulai membuka sekolah, berdasarkan edaran Walikota Sorong. Proses pembelajarannya kami buat dalam dua shift, pagi dan siang, dan dalam satu kelas jumlah maksimalnya ada 16 siswa sehingga satu kelas yang biasa berjumlah 40 terbagi dalam 3 kelompok yang masuk bergiliran,” terangnya.

Pelaksanaan PJJ di kala pandemi COVID-19 memang banyak menemui kendala, Sri Handyani, Kepala SD Negeri 2 Cebongan, Salatiga, menceritakan kendala saat melaksanakan PJJ selama ini.

“Di awal-awal COVID-19 kepemilikan hape murid-murid kami di bawah 50%, belum lagi sinyal internet sedikit tersendat. Kami juga menerima keluhan orang tua yang kesulitan mengajari anak-anaknya. Apalagi orang tua murid juga harus bekerja sehingga pembimbingan terhadap siswa kami terbatas sekali dari orang tua. Saya berharap vaksinasi cepat dilaksanakan kemudian PTM terbatas juga sudah dirindukan oleh siswa dan guru” terang Sri Handayani.

Menanggapi hal ini Dede yusuf mengatakan, “Pada prinsipnya kami mendukung upaya pemerintah untuk mengembalikan suasana belajar mengajar secara tatap muka, dalam arti mengembalikan semangat untuk kembali sekolah,” terangnya.

“Kita harus bergerak cepat, berani, tapi hati-hati juga dalam mengambil tindakan. Kami yakin dengan kedisplinan yang kuat kita pasti bisa melaksanakan PTM terbatas dengan aman,” tutup Nadiem Makarim. Demikian covid19.go.id